Blog Pilkades

PILKADES DARI MASA KE MASA (bagian 2)

Pilkades fase berikutnya yang dapat penulis ingat adalah pada masa Undang Undang Nomor 50 Tahun 1979 tentang Desa.
Pilkades pada masa itu terdapat beberapa ciri :

1. Calon kades masih bisa calon tunggal

2. Ada qourum 2/3 dari DPT harus hadir agar pilkades menjadi sah.

3. Ada ketentuan kiskuisen sebesar 20% artinya jika calon kadesnya banyak, maka syarat pemenang adalah selain harus terbanyak perolehan suaranya ditambah harus mencapai 20% dari suara yang masuk.

3. kartu suara menggunakan warna untuk mewakili masing-masing calon yang dalam perkembangan berikutnya digantikan dengan lambang tanaman atau buah buahan.

4. Semua calon kades diharuskan melalui "sekolah" calon kades dan jika dinyatakan lulus dengan memperoleh nilai tertentu maka calon tersebut berhak mengikuti tahapan berikutnya.
Ini pula sesunghuhnya yang menjadi mimpi saya agar semua calon kades wajib mengikuti pelatihan sehingga dalam membuat visi misinya lebih terarah dan tidak memberikan janji janji kampanye yang tidak mungkin dilaksanakan karena bertentangan dengan regulasi.
Beberapa contoh janji kampanye yg banyak diumbar adalah diantaranya bengkok akan dibebaskan pengelolaannya oleh masyarakat tanpa harus membayar,  padahal bengkok sebagai aset desa sehingga hasil dari pemgelolaannya harus masuk APBDes.
Janji berikutnya jika dilaksanakan akan bertabrakan dengan regulasi adalah janji memberhentikan perangkat Desa lama dan digantikan dengan para pendukungnya, padahal pemberhentian perangkat Desa ada proses dan mekanisme yang telah diatur sehinggab tidak bisa sembarangan memberhentikan perangkat Desa, karena kepala Desa TIDAK MEMILIKI HAK PREROGATIF.

Tapi sampai saat ini keinginan untuk diadakan "sekolah" calon Kepala Desa masih sebatas mimpi, semoga ke depan bisa dilaksanakan.
(bersambung)

*Bandara Soeta Lion-ku delay 1 jam????